Padang - Peningkatan status Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan di Kota Padang, menguntungkan masyarakat. Terutama ketika terjadi bencana penanggulangannya akan lebih baik.

 

Pernyataan itu diungkapkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menanggapi rencana besar BNPB untuk Sumbar. Dukungan itu juga dengan alasan wilayah Sumatera, terutama Sumbar sangat rawan dengan beragam ancaman bencana. Mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hingga tsunami.

 

"Sumbar memiliki potensi bencana yang tinggi, karena itu penanggulangan bencana yang baik adalah hal yang wajib. Jadi adanya Balai Besar BNPB ini sangat menguntungkan Sumbar," ungkap Mahyeldi saat mengunjungi UPT BNPB, pada Rabu (8/9/2021) lalu.

 

Bentuk dukungan yang diberikan Pemprov Sumbar untuk peningkatan fasilitas Balai Besar BNPB ini, yakni dengan penambahan hibah lahan sekitar dua hektar. Dengan harapan pembangunan Balai Besar Logistik dan Kediklatan nantinya lebih maksimal untuk penanggulangan bencana.

 

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI atas dukungan yang diberikan kepada Sumbar," ujarnya.

 

Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan alih aset UPT dan Pusat Pengandalian Operasi (Pusdalops) ini menjadi Balai Besar sudah dilakukan, yang ke depan pengelolaannya akan langsung di bawah BNPB. Balai Besar ini sekaligus mendukung secara penuh penanggulangan bencana di Sumatera.

 

Selain itu, Balai Besar Logistik dan kediklatan BNPB ini direncanakan juga akan dikembangkan menjadi Pusdalog Regional, pusat pendidikan dan pelatihan kebencanaan untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Setidaknya untuk pembangunan Balai Besar ini setidaknya dibutuhkan dua hektar lahan.

 

"Balai Besar ini kita siapkan SDM penanggulangan bencana wilayah Sumatera yang memadai dan profesional, serta juga mempersingkat jarak. Kalau misalnya terjadi bencana, logistiknya bisa disorong dari sini tanpa harus menunggu dari Jakarta," imbuhnya. (whp)