Rakor Penanggulangan Bencana, BMKG Ingatkan Kembali Sumbar Ancaman Megathrust Mentawai
Padang, – Isu potensi ancaman megathrust Mentawai, Sumatera Barat mesti menjadi perhatian serius. Terlebih wilayah ini memiliki kerentanan akibat aktivitas seismik zona subduksi.
Deputi Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dr. Suko Prayitno Adi, M.Si, membenarkan besarnya potensi ancaman gempa megathrust Mentawai yang memungkinkan bakal terjadinya tsunami.
“Megathrust memang ada potensi terjadinya gempa yang besar, dan kemungkinan berpotensi tsunami,” kata Suko usai Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Bidang Penangggulangan Bencana Provinsi Sumbar pada Kamis, (9/3) di Padang.
Mantan Rektor Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) ini memperkirakan, kekuatan gempa megathrust Mentawai ini mencapai 8,9 skala richter. Dengan kekuatan ini sangat memungkinkan terjadinya tsunami.
Suko menyebut tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya bencana megathrust Mentawai ini. Kendati begitu, semua pihak dan terutama seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Sumbar harus tetap siaga sedini mungkin.
“Potensi bisa terjadi tetapi kita tidak pernah bisa memprediksi kapan waktunya. Untuk itu Pemrov Sumbar harus menyiapkan seluruh BPBD dan masyarakatnya selalu siaga menghadapi potensi bencana ini,” ujarnya disampingi Arry Ysuwansi selaku Plt Kalaksa BPBD Sumbar.
Adapun potensi yang ditimbulkan megathrust Mentawai ini mirip gempa dahsyat yang terjadi di negara Turki baru-baru ini. Hal ini dikarenakan di daratan wilayah Sumbar juga memiliki potensi besar, dan sesarnya saling berkaitan atau berdekatan.
Meski demikian, menurut Suko ancamannya menjadi besar hanya jika terjadi goncangan pada suatu sesar dan mempengaruhi sesar yang lain. Pasalnya, ketersinggungan ke sesar yang lain akan mempengaruhi sistem pada sesar yang bisa menimbulkan dampak besar.
“Walau begitu, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir berlebihan. Namun yang perlu dilakukan, yakni menyiapkan masyarakat yang siaga bencana untuk mengurangi risiko,” jelas Suko.
Salah satunya yang mesti disiapkan, lanjutnya, melakukan perencanaan bangunan yang benar sesuai kondisi wilayah masing-masing. Misalnya, menyiapkan infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa, dan membuat jalur evakuasi yang jelas.
Selain itu, mantan Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Angkasapura Jayapura ini mengimbau agar BPBD se-Sumbar menguatkan kolaborasi dengan semua pihak, baik instansi maupun dengan stake holder lainnya.
Kemudian, dia juga mengajak Pusdalops Penanggulangan Bencana BPBD se-Sumbar meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan Orari, RAPI, dan semua relawan kebencanaan yang ada di daerah.
“Sebab jika terjadi gempa, semua internet dan alat komunikasi bisa hilang. Satu-satunya alat komunikasi yang berfungsi hanya radio. Rangkul semua relawan, karena kita dari BPBD dan BMKG tak akan mampu menanggulangi bencana sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya Sekdaprov Sumbar, Hansastri juga menjelaskan, tantangan penanggulangan bencana ke depan cukup kompleks. Tak hanya tuntutan regulasi dan masyarakat, tetapi juga karena kondisi seluruh daerah Sumbar rawan bencana.
Dia mengakui, selama ini Pemprov Sumbar hanya fokus menyiapkan jalur evakuasi, selter, hingga sirine, ketika ada isu bencana. Namun setelah isu bencana lenyap, peralatan dan infrastruktur yang ada banyak yang tidak difungsikan dengan baik.
"Termasuk di kabupaten dan kota. Makanya dalam rakor ini, kesempatan kita berbenah, menginventarisir semua yang ada, dan diaktifkan kembali," tegasnya di hadapan kalaksa BPBD kabupaten dan kota se-Sumbar.
Hansasri menyadari, Sumbar sangat rawan dengan ancaman beragam bencana. Mulai dari bencana geologis, seperti gempa dan tsunami, hingga bencana mikrometeorologis, yang di antaranya longsor, banjir, banjir bandang, dan angin puting beliung.
Dengan begitu, pemda kabupaten/kota dan provinsi dituntut melakukan penanggulangan bencana semaksimal mungkin. Salah satunya, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak dan stake holder terkait. Mulai dari sinergi perencanaan hingga pelaksanaan program.
"Jadi tingkatkan koordinasi. Pemda mesti memberikan perhatian khusus terhadap daerah rawan bencana dalam menyiapkan kapasitas masyarakat, seperti peringatan dini berbasis masyarakat," tutupnya.
Sementara Sekretaris BPBD Sumbar, Husra Deni menambahkan, tujuan rakor ini untuk menyamakan persepsi setiap instansi dalam perencanaan program penanggulangan bencana. Baik antara Pemprov Sumbar, maupun kabupaten dan kota.
"Rakor ini berlangsung 9-10 Maret 2023, dengan 50 peserta. Dengan harapan bisa menyelaraskan program yang tepat dalam penanggulangan bencana," tutupnya dalam laporan sebagai panitia pelaksana rakor. (whp)
.Admin BPBD.